Peraturan Pemerintah |
52 |
1993 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
54 |
1993 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
55 |
1993 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
49 |
1993 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi Bogor-Jawa Barat |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
50 |
1993 |
Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
51 |
1993 |
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
53 |
1993 |
Pembubaran perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang Berasal dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVII ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
1 |
1994 |
Perubahan Atas PP No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
2 |
1994 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Perusahaan Umum Pos Dan Giro |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
3 |
1994 |
Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
4 |
1994 |
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
5 |
1994 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
6 |
1994 |
Penyelenggaran Usaha Perfilman |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
7 |
1994 |
Lembaga Sensor Film |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
8 |
1994 |
Badan Pertimbangan Perfilman Indonesia |
Detail |