Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 20 1983 Penyertaan Modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor Detail
Peraturan Pemerintah 21 1983 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III Detail
Peraturan Pemerintah 22 1983 Kesehatan Masyarakat Veteriner Detail
Peraturan Pemerintah 23 1983 Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke Tiga Belas dalam TA 1983/1984 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan Detail
Peraturan Pemerintah 24 1983 perubahan Nama Kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung Menjadi Kotamadya Dati II Bandar Lampung Detail
Peraturan Pemerintah 25 1983 Pembentukan Kecamatan Belopa, Kec.Bua, Kec. Wara Utara, Kec.Lamasi, dan Kec.Sukamaju di Kab. Dati II Luwu dalam Wilayah Prop Dati I Sulawesi Selatan Detail
Peraturan Pemerintah 26 1983 Tarip Biaya Tera Detail
Peraturan Pemerintah 27 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Detail
Peraturan Pemerintah 28 1983 Perubahan Atas PP No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan) dan Perusahaan Perseroan (Persero) Detail
Peraturan Pemerintah 29 1983 Pemindahan Ibukota Kab. Dati II Semarang dari Wilayah Kotamadya Dati II Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kab Dati II Detail
Peraturan Pemerintah 30 1983 Perubahan Atas PP No. 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja Detail
Peraturan Pemerintah 31 1983 Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang Detail
Peraturan Pemerintah 32 1983 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan TA 1982/1983 kepada TA 1983/1984 Detail
Peraturan Pemerintah 33 1983 Pembentukan Kec. Gunungsari, Kec.Labuapi, dan Kec.Sekotong Tengah di Kab.Dati II Lombok Barat dalam Wilayah Prop Dati I NTB Detail
Peraturan Pemerintah 34 1983 Pembentukan Kotamadya Batam di Wil. Prop. Dati I Riau Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum