Peraturan Pemerintah |
8 |
2011 |
ANGKUTAN MULTIMODA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
9 |
2011 |
TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADALEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
10 |
2011 |
TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
11 |
2011 |
PERUBAHAN KETIGABELAS ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANGPERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
12 |
2011 |
PERUBAHAN KETUJUH ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANGPERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
13 |
2011 |
PERUBAHAN KETUJUH ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001TENTANG PERATURAN GAJIANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
14 |
2011 |
PENETAPAN PENSIUN POKOKPENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
15 |
2011 |
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU,DAN TUNJANGAN ORANG TUAANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
16 |
2011 |
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATUDAN TUNJANGAN ORANG TUAANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
17 |
2011 |
PERUBAHAN KESEPULUH ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATANKEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSATDAN JANDA/DUDANYA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
18 |
2011 |
PERUBAHAN KESEMBILAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKANKEBANGSAAN/KEMERDEKAAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
19 |
2011 |
PERUBAHAN KETUJUH ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERANKEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
2 |
2011 |
Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
20 |
2011 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
21 |
2011 |
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILANOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH |
Detail |