Peraturan Pemerintah |
88 |
2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERIKANAN NUSANTARA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
85 |
2015 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
99 |
2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADAINTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTIONAND DEVELOPMENT |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
100 |
2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAPADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
107 |
2015 |
IZIN USAHA INDUSTRI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
101 |
2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAPADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
98 |
2015 |
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANAMONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANKINTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAMINTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK FORRECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
80 |
2015 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
2 |
2016 |
Tata Cara Penyampaian Data Dan Inpormasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
1 |
2016 |
LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
3 |
2016 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
4 |
2016 |
PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWANDALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAUZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
5 |
2016 |
」ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
6 |
2016 |
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
7 |
2016 |
PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS |
Detail |