| Peraturan Pemerintah |
16 |
2014 |
STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
17 |
2014 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
18 |
2014 |
LEMBAGA SENSOR FILM |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
21 |
2014 |
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
22 |
2014 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
19 |
2014 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
20 |
2014 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
24 |
2014 |
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
26 |
2014 |
PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAIPERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
23 |
2014 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
27 |
2014 |
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
25 |
2014 |
PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
28 |
2014 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
29 |
2014 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
30 |
2014 |
STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA |
Detail |