Peraturan Presiden |
36 |
2011 |
Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |
Detail |
Peraturan Presiden |
37 |
2011 |
Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) |
Detail |
Peraturan Presiden |
42 |
2011 |
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-maksud Damai (Agreement Between The Government of The Republic of Indoensia And The Government of The Republic of Korea On Cooperation In The Peaceful Uses of Nuclear Energy) |
Detail |
Peraturan Presiden |
38 |
2011 |
Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (Icsid) Oleh Rafat Ali Rizvi |
Detail |
Peraturan Presiden |
45 |
2011 |
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan |
Detail |
Peraturan Presiden |
46 |
2011 |
PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT TENAGA LISTRIK |
Detail |
Peraturan Presiden |
47 |
2011 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA |
Detail |
Peraturan Presiden |
48 |
2011 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANGPENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUKMELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIKYANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS |
Detail |
Peraturan Presiden |
49 |
2011 |
PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) |
Detail |
Peraturan Presiden |
50 |
2011 |
TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGANPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN |
Detail |
Peraturan Presiden |
52 |
2011 |
PENETAPAN PEMBAYARAN GAJIPEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011 |
Detail |
Peraturan Presiden |
54 |
2011 |
PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBERSTATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGANANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8) |
Detail |
Peraturan Presiden |
55 |
2011 |
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAANMAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR |
Detail |
Peraturan Presiden |
56 |
2011 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHADALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR |
Detail |
Peraturan Presiden |
57 |
2011 |
PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THEPRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THEAGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ONCOMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OFTHE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONSAND THE REPUBLIC OF KOREA (NOTA SALING PENGERTIAN UNTUK PERUBAHANATURAN PRODUK KHUSUS SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAMAPENDIKS 2 LAMPIRAN 3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUANKERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARPEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIATENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)DANPROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THEFRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATIONAMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OFSOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA(PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARIPERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMIMENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) |
Detail |