Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 36 2011 Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Detail
Peraturan Presiden 37 2011 Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) Detail
Peraturan Presiden 42 2011 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-maksud Damai (Agreement Between The Government of The Republic of Indoensia And The Government of The Republic of Korea On Cooperation In The Peaceful Uses of Nuclear Energy) Detail
Peraturan Presiden 38 2011 Penugasan Kepada Menteri Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (Icsid) Oleh Rafat Ali Rizvi Detail
Peraturan Presiden 45 2011 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan Detail
Peraturan Presiden 46 2011 PEMBUBARAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT TENAGA LISTRIK Detail
Peraturan Presiden 47 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGALISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Detail
Peraturan Presiden 48 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANGPENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUKMELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIKYANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS Detail
Peraturan Presiden 49 2011 PENGESAHAN ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT(PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN) Detail
Peraturan Presiden 50 2011 TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGANPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Detail
Peraturan Presiden 52 2011 PENETAPAN PEMBAYARAN GAJIPEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PEMBAYARAN PENSIUNBULAN SEPTEMBER 2011 Detail
Peraturan Presiden 54 2011 PENGESAHAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBERSTATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGANANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8) Detail
Peraturan Presiden 55 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAANMAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR Detail
Peraturan Presiden 56 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHADALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Detail
Peraturan Presiden 57 2011 PENGESAHAN LETTER OF UNDERSTANDING FOR THE AMENDMENT OF THEPRODUCT SPECIFIC RULES SET OUT IN APPENDIX 2 OF ANNEX 3 OF THEAGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ONCOMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OFTHE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONSAND THE REPUBLIC OF KOREA (NOTA SALING PENGERTIAN UNTUK PERUBAHANATURAN PRODUK KHUSUS SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAMAPENDIKS 2 LAMPIRAN 3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUANKERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARPEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIATENGGARA DAN REPUBLIK KOREA)DANPROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THEFRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATIONAMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OFSOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA(PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARIPERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMIMENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum