Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 12 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Detail
Peraturan Presiden 18 2012 Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Detail
Peraturan Presiden 19 2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (agreement Between The Government Of The Repbulic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Croatia For Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income) Detail
Peraturan Presiden 20 2012 Pengesahan Agreement On The Privillages And Immunities Of The Association Of Southest Asian Nations (persetujuan Tentang Keistimewaan Dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) Detail
Peraturan Presiden 21 2012 Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Dan Kerjasama Menyeluruh Antara Republik Indonesia Di Satu Pihak, Dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya Di Pihak Lainnya (framework Agreement On Comprehensive Partnership And Cooperation Between The Republic Of Indonesia Of The One Part, And The European Community And The Member States Of The Other Part) Detail
Peraturan Presiden 22 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 25 2012 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI Detail
Peraturan Presiden 26 2012 CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 24 2012 PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIALADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINAFOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTIONOF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME(PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUSREPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PENGENAANPAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKANPAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATASPENGHASILAN) BESERTA PROTOKOLNYA Detail
Peraturan Presiden 27 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFSURINAME FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATIONAND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITHRESPECT TO TAXES ON INCOME) Detail
Peraturan Presiden 29 2012 PENGESAHAN ANNEX III, ANNEX IV, ANNEX V, AND ANNEX VI OF THEINTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTIONFROM SHIPS 1973 AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATINGTHERETO (LAMPIRAN III, LAMPIRAN IV, LAMPIRAN V, DAN LAMPIRAN VIDARI KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1973 TENTANG PENCEGAHANPENCEMARAN DARI KAPAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGANPROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT DARIPADANYA) Detail
Peraturan Presiden 30 2012 PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION MARITIME SEARCH AND RESCUE,1979 WITH ANNEX AND 1998 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONALCONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 (RESOLUTIONMARITIME SAFETY COMMITTEE 70 (69)) (KONVENSI INTERNATIONALTENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM, 1979 BESERTALAMPIRAN DAN PERUBAHAN TAHUN 1998 TERHADAP KONVENSIINTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM,1979) (RESOLUSI KOMITE KESELAMATAN MARITIM 70 (69)) Detail
Peraturan Presiden 31 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAANDENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THEGOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FORTHE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THEPREVENTION OF FISCAL EVASION WITHRESPECT TO TAXES ON INCOME) Detail
Peraturan Presiden 32 2012 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passport0 Detail
Peraturan Presiden 33 2012 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum