Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 72 2012 Sistem Kesehatan Nasional Detail
Peraturan Presiden 73 2012 Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Detail
Peraturan Presiden 74 2012 Pertanggung Jawaban Kerugian Nuklir Detail
Peraturan Presiden 75 2012 Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (persetujuan Kakao Internasional 2010) Detail
Peraturan Presiden 76 2012 Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral Dan Antiretroviral Detail
Peraturan Presiden 78 2012 PENUGASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,MENTERI DALAM NEGERI, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PRESIDENREPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTESTERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING KEPADA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 79 2012 PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMANREPUBLIK INDONESIA DI DAERAH Detail
Peraturan Presiden 80 2012 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TATA KERJASEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIAPENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN Detail
Peraturan Presiden 81 2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M Detail
Peraturan Presiden 82 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISAEXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE PASSPORTS) Detail
Peraturan Presiden 84 2012 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Detail
Peraturan Presiden 77 2012 PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOMTRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 3TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANGTIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN) DAN PROTOCOL4 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THEASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 4 TENTANG KEBEBASANHAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATASANTAR SUBKAWASAN ASEAN) Detail
Peraturan Presiden 83 2012 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Detail
Peraturan Presiden 85 2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Detail
Peraturan Presiden 86 2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum