Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 87 2012 Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Detail
Peraturan Presiden 88 2012 Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional Detail
Peraturan Presiden 89 2012 Pengesahan Amandement Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Execute Board (perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif) Detail
Peraturan Presiden 90 2012 BADAN INTELIJEN NEGARA Detail
Peraturan Presiden 91 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH HONGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF HUNGARY ON THE EXEMPTION OF VISAREQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE PASSPORTS) Detail
Peraturan Presiden 92 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISABAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTANON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE PASSPORTS) Detail
Peraturan Presiden 93 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON VISAEXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC ANDSERVICE PASSPORTS) Detail
Peraturan Presiden 94 2012 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON VISAEXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC ANDOFFICIAL/SERVICE PASSPORTS) Detail
Peraturan Presiden 95 2012 PENGALIHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEGIATANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Detail
Peraturan Presiden 100 2012 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI Detail
Peraturan Presiden 101 2012 TUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Detail
Peraturan Presiden 102 2012 TUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Detail
Peraturan Presiden 103 2012 TUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN Detail
Peraturan Presiden 104 2012 Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Detail
Peraturan Presiden 105 2012 TUNJANGAN KINERJAPEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum