Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 35 2014 Perubahan Akademi Meteorologi Dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Detail
Peraturan Presiden 43 2014 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Detail
Peraturan Presiden 36 2014 DOKTER KEPRESIDENAN Detail
Peraturan Presiden 45 2014 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA Detail
Peraturan Presiden 46 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 49 2014 BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435H/2014M Detail
Peraturan Presiden 50 2014 ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 48 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025 Detail
Peraturan Presiden 51 2014 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan Detail
Peraturan Presiden 52 2014 PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 55 2014 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Independent State Of Papua New Guenia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Servicepassports Detail
Peraturan Presiden 59 2014 PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KEDELAPAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) Detail
Peraturan Presiden 60 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) Detail
Peraturan Presiden 61 2014 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS MENGENAI PEMBEBASAN VISA JANGKA PENDEK BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RPUBLIQUE DINDONESI ET LE GOUVERNEMENT DE LA RPUBLIQUE FRANAISE SUR LEXEMPTION DE VISAS DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES DUN PASSEPORT DIPLOMATIQUE OU DE SERVICE) Detail
Peraturan Presiden 47 2014 PERUBAHAN AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum