Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 69 2015 BEBAS VISA KUNJUNGAN Detail
Peraturan Presiden 53 2015 PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN) Detail
Peraturan Presiden 52 2015 PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) Detail
Peraturan Presiden 51 2015 PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) Detail
Peraturan Presiden 71 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2015TENTANG BADAN EKONOMI KREATIF Detail
Peraturan Presiden 72 2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif Detail
Peraturan Presiden 75 2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 Detail
Peraturan Presiden 78 2015 Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa Di Mali Detail
Peraturan Presiden 83 2015 KEMENTERIAN AGAMA Detail
Peraturan Presiden 82 2015 JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTURMELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGANINTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Detail
Peraturan Presiden 74 2015 PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULLLIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERALASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO),PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFICRIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANGKEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANGTIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUKDI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH,AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTSWITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA,KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Detail
Peraturan Presiden 73 2015 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL Detail
Peraturan Presiden 60 2015 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016 Detail
Peraturan Presiden 50 2015 PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF THEFRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATIONBETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THEPEOPLES REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISMEPENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUANKERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMIMENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYATTIONGKOK) Detail
Peraturan Presiden 89 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum