| Peraturan Presiden |
57 |
2005 |
Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Menjadi Universitas Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alaudin Makasar Menjadi Universitas Agama Islam Negeri Alaudin Makasar |
Detail |
| Peraturan Presiden |
59 |
2005 |
Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Diplomatik dan |
Detail |
| Peraturan Presiden |
67 |
2005 |
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infra Struktur |
Detail |
| Peraturan Presiden |
70 |
2005 |
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana pengadaan Barang Jasa Pemerintah |
Detail |
| Peraturan Presiden |
66 |
2005 |
Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan |
Detail |
| Peraturan Presiden |
82 |
2005 |
Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi |
Detail |
| Peraturan Presiden |
3 |
2006 |
Tunjangan Jabatan Stuktural |
Detail |
| Peraturan Presiden |
4 |
2006 |
Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran |
Detail |
| Peraturan Presiden |
1 |
2006 |
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
Detail |
| Peraturan Presiden |
73 |
2005 |
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2006 |
Detail |
| Peraturan Presiden |
60 |
2005 |
PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THEREPUBLIC OF INDONESIA AND THE SECRETARIAT OF THE BASEL CONVENTIONON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTESAND THEIR DISPOSAL ON THE ESTABLISHMENT OF A BASEL CONVENTIONREGIONAL CENTRE FOR TRAINING AND TECHNOLOGY TRANSFER FORSOUTHEAST ASIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKRETARIATKONVENSI BASEL MENGENAI PENGAWASAN PERPIN-DAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN SERTA PEMBUANGANNYA TENTANGPEMBENTUKAN PUSAT REGIONAL KONVENSI BASELUNTUK PELATIHAN DAN ALIH TEKNOLOGIBAGI ASIA TENGGARA) |
Detail |
| Peraturan Presiden |
61 |
2005 |
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAANPROGRAM LEGISLASI NASIONAL |
Detail |
| Peraturan Presiden |
65 |
2005 |
KOMISI NASIONALANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN |
Detail |
| Peraturan Presiden |
68 |
2005 |
TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG,RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGANPERATURAN PEMERINTAH, DANRANCANGAN PERATURAN PRESIDEN |
Detail |
| Peraturan Presiden |
69 |
2005 |
PERAN SERTA LEMBAGA/PERORANGAN ASINGDALAM RANGKA HIBAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DANKEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DANKEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA |
Detail |