Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 40 2009 PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANGBADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Detail
Peraturan Presiden 41 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M Detail
Peraturan Presiden 42 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PSIKOLOG KLINIS,FISIKAWAN MEDIS, DAN DOKTER PENDIDIK KLINIS Detail
Peraturan Presiden 43 2009 PENGAMBILALIHAN AKTIVITAS BISNISTENTARA NASIONAL INDONESIA Detail
Peraturan Presiden 44 2009 TIM DOKTER KEPRESIDENAN Detail
Peraturan Presiden 45 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2005TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIANJENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU Detail
Peraturan Presiden 46 2009 PENGESAHAN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON THE PHYSICALPROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL (PERUBAHAN KONVENSIPROTEKSI FISIK BAHAN NUKLIR) Detail
Peraturan Presiden 47 2009 PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Detail
Peraturan Presiden 51 2009 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSATTAHUN ANGGARAN 2010 Detail
Peraturan Presiden 53 2009 DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTATAHUN 2010 Detail
Peraturan Presiden 54 2009 UNIT KERJA PRESIDENBIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Detail
Peraturan Presiden 55 2009 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE,ANTALYA, 2006 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANGBERKUASA PENUH, ANTALYA, 2006) Detail
Peraturan Presiden 16 2010 PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA LAINNYA Detail
Peraturan Presiden 17 2010 PENGESAHAN INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OFTHE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1997 (INSTRUMEN PERUBAHANKONSTITUSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL, 1997) Detail
Peraturan Presiden 18 2010 PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH DIANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA). Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum