Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Surat Edaran Menteri 630.1-2940 1996 Biaya Pelaksanaan Prona Swadaya Detail
Surat Edaran Menteri 462.2942 1996 Penelitian Riwayat Penggunaan Tanah Dalam Pemberian Izin Lokasi Detail
Surat Edaran Menteri 462.3040 1996 Penertiban Izin Lokasi Bagi Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri Detail
Surat Edaran Menteri 110-333 2002 Penyampaian Keputusan KBPN No.24 Th.2002 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar Detail
Surat Edaran Menteri 213-530 2000 Penegasan Kembali Larangan Memperkerjakan Tenaga Yang Belum Di Angkat Sebagai Calon PNS Detail
Surat Edaran Menteri 300-878 2000 Pemberitahuan Detail
Surat Edaran Menteri 027-2821-D1 2000 Pengadaan Alat Ukur Detail
Surat Edaran Menteri 300-2869-D1 2000 Pelaksanaan APBN Tahun 2000 Detail
Surat Edaran Menteri 500-613 2001 Pelaksanaan UU No.20 Th.2000 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Th.1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Detail
Surat Edaran Menteri 060-62 2001 Penegasan Keberadaan Kanwil BPN Propinsi Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Detail
Surat Edaran Menteri 640-831 2001 Berlakunya Pemilihan Daerah Kerja PPAT Karena Pemecahan Wilayah Kabupaten/Kota Detail
Surat Edaran Menteri 400-35 1996 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Sukabumi Berdasarkan PP No.2 Dan No.3 Th.1995 Detail
Surat Edaran Menteri 462-98 1996 Larangan Pembebasan Tanah Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Tidak Berdasarkan Izin Lokasi Detail
Surat Edaran Menteri 461-287 1996 Pengembangan Tanah Rawa Satu Juta Hektar Di Kalimantan Tengah Detail
Surat Edaran Menteri 500-468 1996 Masalah Ruilslag Tanah-Tanah Pemerintah Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum