Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Surat Edaran Menteri 52 2020 PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM KONDISI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Detail
Surat Edaran Menteri 54 2020 PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Detail
Surat Edaran Menteri 9 2021 PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Detail
Surat Edaran Menteri 16 2021 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA, DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M DI LUAR WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT Detail
Surat Edaran Menteri 17 2021 PENIADAAN SEMENTARA PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH, MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA, DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M DI WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT Detail
Surat Edaran Menteri 440/3929/SJ 2021 PENERTIBAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT Detail
Surat Edaran Menteri B/185/M.SM.02.03/2022 2022 STATUS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Surat Edaran Menteri 440/3917/SJ 2022 PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (BOOSTER) BAGI MASYARAKAT Detail
Surat Edaran Menteri 500/4825/SJ 2022 PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH Detail
Surat Edaran Menteri 18 2022 KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL MELALUI PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE DAN PETA RENCANA SPBE Detail
Undang Undang 1 1999 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters). Detail
Undang Undang 2 1999 Partai Politik. Detail
Undang Undang 3 1999 Pemilihan Umum. Detail
Undang Undang 4 1999 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Detail
Undang Undang 5 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum