Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Presiden 67 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Detail
Peraturan Presiden 68 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN Detail
Peraturan Presiden 69 2017 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT Detail
Peraturan Presiden 73 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA Detail
Peraturan Presiden 66 2017 KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTORPENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN Detail
Peraturan Presiden 70 2017 PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DANKE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN Detail
Peraturan Presiden 63 2017 PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI Detail
Peraturan Presiden 74 2017 PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019. Detail
Peraturan Presiden 75 2017 PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Detail
Peraturan Presiden 80 2017 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Detail
Peraturan Presiden 77 2017 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006) Detail
Peraturan Presiden 83 2017 KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI Detail
Peraturan Presiden 82 2017 TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Detail
Peraturan Presiden 87 2017 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER Detail
Peraturan Presiden 76 2017 FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum