Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Surat Edaran Menteri 462.3040 1996 Penertiban Izin Lokasi Bagi Kawasan Industri Dan Perusahaan Industri Detail
Surat Edaran Menteri 110-333 2002 Penyampaian Keputusan KBPN No.24 Th.2002 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar Detail
Surat Edaran Menteri 213-530 2000 Penegasan Kembali Larangan Memperkerjakan Tenaga Yang Belum Di Angkat Sebagai Calon PNS Detail
Surat Edaran Menteri 300-878 2000 Pemberitahuan Detail
Surat Edaran Menteri 027-2821-D1 2000 Pengadaan Alat Ukur Detail
Surat Edaran Menteri 300-2869-D1 2000 Pelaksanaan APBN Tahun 2000 Detail
Surat Edaran Menteri 500-613 2001 Pelaksanaan UU No.20 Th.2000 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Th.1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Detail
Surat Edaran Menteri 060-62 2001 Penegasan Keberadaan Kanwil BPN Propinsi Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Detail
Surat Edaran Menteri 640-831 2001 Berlakunya Pemilihan Daerah Kerja PPAT Karena Pemecahan Wilayah Kabupaten/Kota Detail
Surat Edaran Menteri 400-35 1996 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Sukabumi Berdasarkan PP No.2 Dan No.3 Th.1995 Detail
Surat Edaran Menteri 462-98 1996 Larangan Pembebasan Tanah Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Tidak Berdasarkan Izin Lokasi Detail
Surat Edaran Menteri 461-287 1996 Pengembangan Tanah Rawa Satu Juta Hektar Di Kalimantan Tengah Detail
Surat Edaran Menteri 500-468 1996 Masalah Ruilslag Tanah-Tanah Pemerintah Detail
Surat Edaran Menteri 028-677-DIII 1996 Penyerahan Kembali Tanah Dan Bangunan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama BPN Di Jalan Proklamasi No.57 Jakarta Detail
Surat Edaran Menteri 470-886 1996 Usulan Blue Book Tahun 1996/1997 Untuk Land Data Inventory And Mapping Project (LDIM) Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum