Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 734/Kpts-II/1998 1998 Tim Persiapan Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan Detail
Keputusan Menteri 732/Kpts-II/1998 1998 Persyaratan dan Tata Cara pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Detail
Keputusan Menteri 68/Kpts-II/1997 1997 Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 569/Kpts-II/1995 ttg Pembayaran Angsuran Sanksi Denda Administratif Detail
Keputusan Menteri 719/Kpts-II/1998 1998 Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Hutan Tanaman Industri Detail
Keputusan Menteri 338/Kpts-II/1998 1998 Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1997 ttg sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Detail
Keputusan Menteri 666/Kpts-II/1997 1997 Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur Detail
Keputusan Menteri 435/Kpts-II/1997 1997 Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Detail
Keputusan Menteri 335/Kpts-II/1997 1997 Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKPHTI) Detail
Keputusan Menteri 582/Kpts-II/1998 1998 Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 510/Kpts-II Detail
Keputusan Menteri 512/Kpts-II/1998 1998 Ketentuan Pelaksanaan Ekpor Rotan Detail
Keputusan Menteri 511/Kpts-II/1998 1998 Ketentuan Pelaksanaan Ekpor Kayu Gergajian dan kayu Olahan Detail
Keputusan Menteri 510/Kpts-II/1998 1998 Ketentuan Pelaksanaan Ekpor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih Detail
Keputusan Menteri 227/Kpts-II/1998 1998 Tata Cara dan persyaratan Permohonan Ijin Pemanfaatan kayu Detail
Keputusan Menteri 643/Kpts-IV/1997 1997 Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II ttg kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) menyediakan dan Menjual Sebagian hasil Produksinya untuk Keperluan masyarakat Detail
Keputusan Menteri 316/Kpts-II/1997 1997 Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) menyediakan dan Menjual sebagian Hasil Produksinya untuk Keperluan Masyarakat Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum