Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 25-I 2002 Penyelenggaraan Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional Wilayah Indonesia Bagian Timur Detail
Keputusan Menteri 37-I 2002 Penunjukan Anggota Tim Perumus. Narasumber Dan Moderator Pada Penyelenggaraan Rapat Kerja Badan Pertanahan Nasional Tahun 2002 Detail
Keputusan Menteri 514/KMK.04/2000 2000 Pencabutan Menteri Keuangan No.637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat Detail
Keputusan Menteri 515/KMK.04/2000 2000 Pencabutan Menteri Keuangan No.638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan Detail
Keputusan Menteri 516/KMK.04/2000 2000 Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Detail
Keputusan Menteri 517/KMK.04/2000 2000 Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Detail
Keputusan Menteri 518/KMK.04/2000 2000 Pemberian Pengurangan Bea Peroleha Hak Atas Tanah Dan Bangunan Detail
Keputusan Menteri 139/KPTS/M/2002 2002 Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi) Detail
Keputusan Menteri 458/KPTS/M/2001 2001 Perubahan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikam Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) Detail
Keputusan Menteri 248/KPTS.03/M/2002 2002 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524?KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Detail
Keputusan Menteri 36/KPTS.04/M/2002 2002 Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Detail
Keputusan Menteri 22 2002 Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kota Prabumulih Propinsi Sumatera Selatan Detail
Keputusan Menteri 23 2002 Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat Detail
Keputusan Menteri 1 2001 Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kota Sorong Propinsi Irian Jaya Detail
Keputusan Menteri 2 2001 Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Di Yogyakarta Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum