Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 188 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGESAHAN BADAN HUKUM/AKTA PENDIRIAN KOPERASI, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR ULANG DAN USAHA KOPERASI Detail
Keputusan Menteri 189 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGESAHAN AKTA DAN DAFTAR ULANG KOPERASI Detail
Keputusan Menteri 190 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KOPERASI Detail
Keputusan Menteri 191 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Detail
Keputusan Menteri 192 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR Detail
Keputusan Menteri 193 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA HOTEL DENGAN TANDA BUNGA MELATI Detail
Keputusan Menteri 194 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA RUMAH MAKAN DAN/ATAU BAR Detail
Keputusan Menteri 195 2008 PEMBATAUVN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PRAMUWISATA Detail
Keputusan Menteri 196 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIRNOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN HYGIENE DAN SANITASI Detail
Keputusan Menteri 197 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Detail
Keputusan Menteri 198 2008 PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET Detail
Keputusan Menteri 25 1989 Angka Kredit Bagi Pejabat Pranata Komputer Detail
Keputusan Menteri 19 1996 Jabatan Fungsional Auditor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Detail
Keputusan Menteri 29 2002 Pembentukan Panitia Koordinasi Penyelenggaraan Konperensi Nasional Tentang Pengembangan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan Detail
Keputusan Menteri 40 2003 Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dan Sekolah Menengah Umum Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum