Peraturan Menteri |
36 |
2005 |
Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi |
Detail |
Peraturan Menteri |
35 |
2005 |
Pedoman Pakaian Sipil Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja |
Detail |
Peraturan Menteri |
43 |
2005 |
Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri |
Detail |
Peraturan Menteri |
44 |
2005 |
Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri Tahun 2005-2009 |
Detail |
Peraturan Menteri |
33 |
2005 |
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 |
Detail |
Peraturan Menteri |
37 |
2005 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 |
Detail |
Peraturan Menteri |
41 |
2005 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 |
Detail |
Peraturan Menteri |
40 |
2005 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 |
Detail |
Peraturan Menteri |
1 |
1999 |
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja |
Detail |
Peraturan Menteri |
1 |
2002 |
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000)di Tempat Kerja |
Detail |
Peraturan Menteri |
34 |
2005 |
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
Detail |
Peraturan Menteri |
09/M-DAG/PER/3/2006/2006 |
2006 |
Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan |
Detail |
Peraturan Menteri |
1138/MENKES/PB/VIII/2005 |
2005 |
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
Detail |
Peraturan Menteri |
10/M-DAG/PER/3/2006/2006 |
2006 |
Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. |
Detail |
Peraturan Menteri |
11/M-DAG/PER/3/2006/2006 |
2006 |
Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/ atau Jasa |
Detail |