Pencarian Produk atau Informasi Hukum
Hasil Pencarian
| Bentuk | Nomor | Tahun | Perihal | |
|---|---|---|---|---|
| Peraturan Menteri | 5 | 1984 | tata cara pemberian pertanggung jawaban da keterangan pertanggung jawaban kepala desa | Detail |
| Peraturan Menteri | 6 | 1984 | persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala kelurahan dan perangkatn kelurahan | Detail |
| Peraturan Menteri | 7 | 1984 | pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa / pemerintahan kelurahan | Detail |
| Peraturan Menteri | 8 | 1984 | penghargaan dan tanda kesetiaan bagi kepala desa dan perangkat desa | Detail |
| Peraturan Menteri | 9 | 1984 | kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa / kelurahan | Detail |
| Peraturan Menteri | 10 | 1984 | penetapan batas wilayah desa / kelurahan | Detail |
| Peraturan Menteri | 11 | 1984 | pembinaan dan pengembangan adat istiadat di tingkat desa / kelurahan | Detail |
| Peraturan Menteri | 12 | 1984 | penyempurnaan peraturan mendagri no 3 thn 1984 ttg tata cara penyediaan tanah dan pemberian hak atas tanah pemberian izin undang gangguan bagi perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut UU No. 1 thn 1967 dan UU No. 6 thn 1968 | Detail |
| Peraturan Menteri | 1 | 1984 | tata car pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah di lingkungan pemerintah daerah | Detail |
| Peraturan Menteri | 1 | 1982 | sumber pendapatan dan kekayaan desa pengurusan dan pengawasannya | Detail |
| Peraturan Menteri | 2 | 1982 | pungutan desa | Detail |
| Peraturan Menteri | 3 | 1982 | penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa | Detail |
| Peraturan Menteri | 4 | 1982 | kedudukan dan kedudukan keuangan kepala desa sekretaris desa kepala kepala urusan dan kepala kepala dusun | Detail |
| Peraturan Menteri | 5 | 1982 | kota-kota lain di luar wilayah ibukota negara, propinsi, kabupaten, kotamadya, dan kota administratif dapat dibetuk kelurahan | Detail |
| Peraturan Menteri | 6 | 1982 | pelaksanaan administrasi umum di desa dan kelurahan | Detail |
