Peraturan Menteri |
PER.01/MEN/I/2007/2007 |
2007 |
Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) |
Detail |
Peraturan Menteri |
PER-07/MEN/III/2006/2006 |
2006 |
Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) |
Detail |
Peraturan Menteri |
34 |
2008 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERIDAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570.05-317 TAHUN 2007-NOMOR 298/KMK.07/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASIRANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAHYANG MENGHAMBAT INVESTASI |
Detail |
Peraturan Menteri |
35 |
2008 |
PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI Dl JAWA-BALI |
Detail |
Peraturan Menteri |
65 |
2007 |
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala DaerahTentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah |
Detail |
Peraturan Menteri |
68 |
2007 |
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala DaerahTentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah |
Detail |
Peraturan Menteri |
78 |
2007 |
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala DaerahTentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah |
Detail |
Peraturan Menteri |
66 |
2007 |
Perencanaan Penbangunan Desa |
Detail |
Peraturan Menteri |
67 |
2007 |
Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan |
Detail |
Peraturan Menteri |
11 |
2008 |
Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa |
Detail |
Peraturan Menteri |
62 |
2006 |
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dan Angka Kreditnya |
Detail |
Peraturan Menteri |
126/PMK.05 |
2013 |
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN |
Detail |
Peraturan Menteri |
42 |
2013 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA |
Detail |
Peraturan Menteri |
43 |
2013 |
Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan |
Detail |
Peraturan Menteri |
125/PMK.07 |
2013 |
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014 |
Detail |