Peraturan Menteri |
26 |
2012 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALONDAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA |
Detail |
Peraturan Menteri |
27 |
2012 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANGGUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI |
Detail |
Peraturan Menteri |
28 |
2012 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
13 |
2012 |
MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN |
Detail |
Peraturan Menteri |
29 |
2012 |
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR |
Detail |
Peraturan Menteri |
32 |
2012 |
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 |
Detail |
Peraturan Menteri |
31 |
2012 |
BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
Detail |
Peraturan Menteri |
30 |
2012 |
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA IBU KOTA, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PERUBAHAN NAMA IBU KOTA, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA |
Detail |
Peraturan Menteri |
33 |
2012 |
PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERIDAN PEMERINTAH DAERAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
34 |
2012 |
PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
35 |
2012 |
ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
37 |
2012 |
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 |
Detail |
Peraturan Menteri |
39 |
2012 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANGBERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
Detail |
Peraturan Menteri |
38 |
2012 |
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |
Detail |
Peraturan Menteri |
42 |
2012 |
BATAS DAERAH KABUPATEN BUTON DENGAN KABUPATEN BOMBANAPROVINSI SULAWESI TENGGARA |
Detail |