Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 70 2012 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2013 Detail
Peraturan Menteri 72 2012 BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Detail
Peraturan Menteri 71 2012 PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN Detail
Peraturan Menteri 73 2012 BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PROVINSI BENGKULU Detail
Peraturan Menteri 74 2012 PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN SWASTA ASING Detail
Peraturan Menteri 53 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH Detail
Peraturan Menteri 75 2012 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Detail
Peraturan Menteri 76 2012 PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH Detail
Peraturan Menteri 77 2012 PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Detail
Peraturan Menteri 78 2012 TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH Detail
Peraturan Menteri 1 2013 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Detail
Peraturan Menteri 53 2011 PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE) DAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI Detail
Peraturan Menteri 70 2011 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Detail
Peraturan Menteri 5 2012 PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2012 Detail
Peraturan Menteri 7 2012 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum