Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 40 2011 PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Detail
Peraturan Menteri 42 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGANKEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 43 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN Detail
Peraturan Menteri 44 2011 WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA Detail
Peraturan Menteri 46 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 - 2014 Detail
Peraturan Menteri 47 2011 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012 Detail
Peraturan Menteri 49 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Detail
Peraturan Menteri 50 2011 STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTORDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 53 2011 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Detail
Peraturan Menteri 54 2011 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Detail
Peraturan Menteri 55 2011 PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDI DAERAH OTONOM BARU Detail
Peraturan Menteri 57 2011 PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGASANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Detail
Peraturan Menteri 56 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Detail
Peraturan Menteri 58 2011 BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATENCIAMISPROVINSI JAWA BARAT Detail
Peraturan Menteri 59 2011 BATAS DAERAH KOTA BANJAR DENGAN KABUPATEN CIAMISPROVINSI JAWA BARAT Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum