Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 11/PMK.05/2016 2016 PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURITTENTARA NASIONAL INDONESIA/ ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT Detail
Peraturan Menteri 62/PMK.02/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARANTAHUN ANGGARAN 2016 Detail
Peraturan Menteri 12/PMK.09/2016 2016 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN Detail
Peraturan Menteri 64/PMK.06/2016 2016 PENILAI PEMERINTAHDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Detail
Peraturan Menteri 65/PMK.06/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATANBARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Detail
Peraturan Menteri 66/PMK.06/2016 2016 PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARABERUPA SUMBER DAYA ALAM Detail
Peraturan Menteri 67/PMK.04/2016 2016 DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION)ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK Detail
Peraturan Menteri 68/PMK.02/2016 2016 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Jakarta, 2016 Detail
Peraturan Menteri 69/PMK.06/2016 2016 TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKAPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Detail
Peraturan Menteri 70/PMK.02/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARANBAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARAPENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) Detail
Peraturan Menteri 71/PMK.06/2016 2016 TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARAYANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MENYELENGGARAKANTUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Detail
Peraturan Menteri 72/PMK.05/2016 2016 Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jakarta, 2016 Detail
Peraturan Menteri 73/PMK.010/2016 2016 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPORPRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA,REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN Detail
Peraturan Menteri 74/PMK.07/2016 2016 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Detail
Peraturan Menteri 75/PMK.06/2016 2016 PENYELESAIAN PIUTANGINSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum