Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri PM.52 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan Dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta Api Detail
Peraturan Menteri PM.53 2016 Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter Detail
Peraturan Menteri PM.54 2016 Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian Detail
Peraturan Menteri PM.55 2016 Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional Detail
Peraturan Menteri PM.56 2016 Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara Detail
Peraturan Menteri PM.57 2016 Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) bandar Udara Detail
Peraturan Menteri PM.58 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara Detail
Peraturan Menteri PM.59 2016 Sertifikasi Stasiun Penerbangan Di Pesawat Udara (Aircraft Aeronautical Station License) Detail
Peraturan Menteri PM.60 2016 Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Detail
Peraturan Menteri PM.61 2016 Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Detail
Peraturan Menteri PM.62 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Detail
Peraturan Menteri PM.63 2016 Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Pelayaran Surabaya Detail
Peraturan Menteri PM.64 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Detail
Peraturan Menteri PM.65 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi Detail
Peraturan Menteri PM.66 2016 Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum