Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 11 2016 PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Detail
Peraturan Menteri 17 2016 PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL Detail
Peraturan Menteri 19 2016 PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERBENTUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH Detail
Peraturan Menteri 20 2016 PEDOMAN PENYELESAIAN PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA ATAU BADAN HUKUM MILIK BELANDA Detail
Peraturan Menteri 15 2016 TATA CARA PELEPASAN ATAU PEMBATALAN HAK GUNA USAHA ATAU HAK PAKAI PADA LAHAN YANG TERBAKAR Detail
Peraturan Menteri 122 /PMK.08/2016 2016 TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAKKE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIADAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGANDALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK Detail
Peraturan Menteri 123 /PMK. 08/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIBPAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIADAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGANDALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK Detail
Peraturan Menteri 124/PMK.02/2016 2016 PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Detail
Peraturan Menteri 23/PRT/M/2016 2016 PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMISKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Detail
Peraturan Menteri 22/PRT/M/2016 2016 PETUNJUK PENYELESAIAN LIKUIDASI NAAMLOZE VENOOTSCHAPVOLKSHUISVESTING Detail
Peraturan Menteri 24/PRT/M/2016 2016 MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARANBANTUAN PEMERINTAHDI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Detail
Peraturan Menteri 25/PRT/M/2016 2016 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMUNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA Detail
Peraturan Menteri 21 2016 PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Detail
Peraturan Menteri 22 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Detail
Peraturan Menteri 23 2016 PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PERTANAHAN BERSAMA DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGESAHAN CATATAN PADA BUKU TANAH ELEKTRONIK YANG TERVALIDASI DAN PENANDATANGAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU PADA KANTOR LAYANAN PERTANAHAN BERSAMA TERINTEGRASI Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum