Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 29/PMK.010/2017 2017 PENETAPJN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIALANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAMenimbangDAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN Detail
Peraturan Menteri 30/PMK.010/2017 2017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUANMenimbangANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANGMENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI Detail
Peraturan Menteri 31/PMK.010/2017 2017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK OENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREESCHEME DALAM RANG KA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIADAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI Detail
Peraturan Menteri 32/PMK.010/2017 2017 PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTER! KEUANGANMENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURANMENTER! KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANSEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASIBARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN HARMONIZED SYSTElitf 2017 DAN ASEAN HARMONISEDTARIFF NOMENCLATURE 2017 Detail
Peraturan Menteri 33 /PMK.010/2017 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTORYANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DANTATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEVAH Detail
Peraturan Menteri 34/PMK. 010/2017 2017 PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGANPEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANGIMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN Detail
Peraturan Menteri 35/PMK.010/2017 2017 JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAHSELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAIPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Detail
Peraturan Menteri 36 /PMK.08/2017 2017 TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH Detail
Peraturan Menteri 37/PMK.03/2017 2017 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATASPENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMAKONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU Detail
Peraturan Menteri 38/PMK.06/2017 2017 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG Detail
Peraturan Menteri 39 / PMK.03/ 2017 2017 TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKANPERJANJIAN INTERNASIONAL Detail
Peraturan Menteri 40 /PMK.03/2017 2017 TATA CARA PELAPORAN DAN PENGHITUNGAN PEMOTONGANPAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAIDARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU Detail
Peraturan Menteri 41/PMK.05/2017 2017 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAHPADA KEMENTERIAN KEUANGAN Detail
Peraturan Menteri 42/PMK.05/2017 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 220/PMK.05/2016 TENTANG SISTEM AKUNTANSIDAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYAKAN UMUM Detail
Peraturan Menteri 43 /PMK.07 /2017 2017 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKU MENURUTPROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017 Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum