Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 5/PMK.010/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK,BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKANYANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKANDARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Detail
Peraturan Menteri 7 /PMK.06/20 16 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 248/PMK.06/20 11 TENTANG STANDAR BARANGDAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARABERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Detail
Peraturan Menteri 8/PMK.08/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANPENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEKKERJASAMA PEMERINTAH DENGANMenimbangBADAN USAHA Detail
Peraturan Menteri 9/PMK.02/2016 2016 TATA CARA PEMBAYARAN PAJ AK AIR PERMUKAAN, PAJ AK AIR TANAH, DANPAJ AK PENERANGAN J ALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DANGAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT Detail
Peraturan Menteri 10 /PMK.02/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNGPENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERS UMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Detail
Peraturan Menteri ll/PMK.05/2016 2016 PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURITTENTARA NASIONAL INDONESIA/ ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT Detail
Peraturan Menteri 1 2 / PMK. 09/2016 2016 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN Detail
Peraturan Menteri 13 /PMK.05/2016 2016 TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANGBERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENINGDANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROANTERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA Detail
Peraturan Menteri 14/PMK.0 6/20 16 2016 TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAANPERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG Detail
Peraturan Menteri 15/ PMK. 02 / 20 16 2016 TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 16 Detail
Peraturan Menteri 16/PMK.0 10/20 16 2016 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR154/PMK.03/20 10 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DANKEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN Detail
Peraturan Menteri 17 /PMK.07 /2016 2016 PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 11/ PMK.07 /2010 TENTANGTATA CARA PENGENAAN SANKS! TERHADAP PELANGGARANKETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Detail
Peraturan Menteri 18/PMK.05/2016 2016 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMPOLITEKNIK KESEHATAN SEMARANGPADA KEMENTERIAN KESEHATA Detail
Peraturan Menteri 19/PMK.05/2016 2016 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUKPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Menteri 20 /PMK.05/2016 2016 TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGAUNTUK KREDIT USAHA RAKYAT Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum