Peraturan Menteri |
PM 49 |
2017 |
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI. |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 50 |
2017 |
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 53 |
2017 |
PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 54 |
2017 |
PENGELOLAAN LIMBAH DAN ZAT KIMIA PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DAN BANDAR UDARA |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 55 |
2017 |
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN. |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 56 |
2017 |
PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 57 |
2017 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDDEMEN 3 TENTANG ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 58 |
2017 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMORKM 29 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGANSIPIL BAGIAN 36 AMANDEMEN 1 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONSPART 36 AMENDMENT 1) TENTANG SERTIFIKASI STANDAR KEBISINGANJENIS PESAWAT TERBANG DAN KELAIKAN UDARA (NOISE STANDARDS :AIRCRAFT TYPE AND AIRWORTHINESS CERTIFICATIONS) |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 59 |
2017 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 TENTANG PERSYARATAN PERSONEL PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANGAN DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 60 |
2017 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 61 |
2017 |
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNATIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 62 |
2017 |
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 19 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN |
Detail |
Peraturan Menteri |
PM 63 |
2017 |
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2001 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER |
Detail |
Peraturan Menteri |
122/PMK.04/2017 |
2017 |
PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR,DAN/ATAU SANKS! ADMINISTRASI BERUPA DENDA |
Detail |
Peraturan Menteri |
28/M-IND/PER/7/2017 |
2017 |
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib. |
Detail |