Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri PM 49 2017 PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI. Detail
Peraturan Menteri PM 50 2017 PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Peraturan Menteri PM 53 2017 PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA Detail
Peraturan Menteri PM 54 2017 PENGELOLAAN LIMBAH DAN ZAT KIMIA PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DAN BANDAR UDARA Detail
Peraturan Menteri PM 55 2017 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN. Detail
Peraturan Menteri PM 56 2017 PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Detail
Peraturan Menteri PM 57 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDDEMEN 3 TENTANG ORGANISASI PERUSAHAAN PERAWATAN PESAWAT UDARA Detail
Peraturan Menteri PM 58 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMORKM 29 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGANSIPIL BAGIAN 36 AMANDEMEN 1 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONSPART 36 AMENDMENT 1) TENTANG SERTIFIKASI STANDAR KEBISINGANJENIS PESAWAT TERBANG DAN KELAIKAN UDARA (NOISE STANDARDS :AIRCRAFT TYPE AND AIRWORTHINESS CERTIFICATIONS) Detail
Peraturan Menteri PM 59 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS) BAGIAN 63 TENTANG PERSYARATAN PERSONEL PESAWAT UDARA SELAIN PENERBANGAN DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA Detail
Peraturan Menteri PM 60 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 58 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 142 TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Detail
Peraturan Menteri PM 61 2017 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNATIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL Detail
Peraturan Menteri PM 62 2017 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 19 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN Detail
Peraturan Menteri PM 63 2017 PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2001 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENERBANGAN KOMUTER DAN CHARTER Detail
Peraturan Menteri 122/PMK.04/2017 2017 PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR,DAN/ATAU SANKS! ADMINISTRASI BERUPA DENDA Detail
Peraturan Menteri 28/M-IND/PER/7/2017 2017 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton Secara Wajib. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum