Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 7 2015 UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASAKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DANTRANSMIGRASI Detail
Peraturan Menteri 4 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2014TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Detail
Peraturan Menteri 3 2015 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANGVISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN Detail
Peraturan Menteri 11 2015 BENTUK DAN FORMAT VISA KUNJUNGANDAN VISA TINGGAL TERBATAS Detail
Peraturan Menteri 7/PMK.03 2015 TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATANHARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT) Detail
Peraturan Menteri 5/PMK.05 2015 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMPOLITEKNIK KESEHATAN MAKASSARPADA KEMENTERIAN KESEHATAN Detail
Peraturan Menteri 20 /PMK.04 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAIUNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAIYANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGANCARA PELEKATAN PITA CUKAI Detail
Peraturan Menteri 15/PMK.04 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI Detail
Peraturan Menteri 23/PMK.04 2015 KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA Detail
Peraturan Menteri 25/PMK.7 2015 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUTPROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015 Detail
Peraturan Menteri 32 /PMK.04 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR202/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENACUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPATPENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPATPENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL Detail
Peraturan Menteri 13 2015 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Detail
Peraturan Menteri 19 2015 PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz UNTUK KEPERLUANPENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER Detail
Peraturan Menteri 13 2015 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGANDI PUSKESMAS Detail
Peraturan Menteri 101 /PMK.05 2015 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT VETERINER FARMAPADA KEMENTERIAN PERTANIAN Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum