Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 5 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 21 TAHUN 2014TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL Detail
Peraturan Menteri 6 2015 STANDARDISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Detail
Peraturan Menteri 7 2015 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL Detail
Peraturan Menteri 8 2015 PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL Detail
Peraturan Menteri 9 2015 PEDOMAN REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMOLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Detail
Peraturan Menteri 10 2015 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATANKESETIAKAWANAN SOSIAL Detail
Peraturan Menteri 71 2015 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERIDAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016 Detail
Peraturan Menteri 64 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASARPENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMAKENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015 Detail
Peraturan Menteri 3 2016 ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA Detail
Peraturan Menteri 4 2016 ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Detail
Peraturan Menteri 5 2016 ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Detail
Peraturan Menteri 10/Per/M.KUKM/IX/2015 2015 KELEMBAGAAN KOPERASI Detail
Peraturan Menteri 6 2016 ORAGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH Detail
Peraturan Menteri 7 2016 Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah Detail
Peraturan Menteri 82 2015 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum