Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 5 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJAPOLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK Detail
Peraturan Menteri 4 2016 ORGANISASI DAN TATA KERJAPOLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG Detail
Peraturan Menteri 3 2016 STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR Detail
Peraturan Menteri 2 2016 TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKANBADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA Detail
Peraturan Menteri 1 2016 PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA Detail
Peraturan Menteri 1 2017 PENATAAN DESA Detail
Peraturan Menteri 2 2017 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA Detail
Peraturan Menteri 6 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAANBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Detail
Peraturan Menteri 7 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIMPENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONALPENGAWAS PEMERINTAHAN Detail
Peraturan Menteri 36/PRT/M/2016 2016 TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM Detail
Peraturan Menteri 35/PRT/M/2016 2016 Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Detail
Peraturan Menteri 34/PRT/M/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07/PRT/M/2016 TENTANGPEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Detail
Peraturan Menteri PM 1 2017 Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi Detail
Peraturan Menteri PM 2 2017 Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum Detail
Peraturan Menteri PM 3 2017 Komponen Penghasilan Dan Biaya Yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Laut Melalui Mekanisme Pelelangan Umum Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum