Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 72/PMK.05/2016 2016 Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jakarta, 2016 Detail
Peraturan Menteri 73/PMK.010/2016 2016 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPORPRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA,REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN Detail
Peraturan Menteri 74/PMK.07/2016 2016 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Detail
Peraturan Menteri 75/PMK.06/2016 2016 PENYELESAIAN PIUTANGINSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Detail
Peraturan Menteri 76/PMK.05/2016 2016 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASINPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Menteri 77/PMK.05/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 3/PMK.05/2014 TENTANGPENEMPATAN UANG NEGARA PADA BANK UMUM Detail
Peraturan Menteri 78/PMK.03/2016 2016 TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN Detail
Peraturan Menteri 79/PMK.05/2016 2016 TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI Detail
Peraturan Menteri 80/PMK.05/2016 2016 Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta, 2016 Detail
Peraturan Menteri 81/PMK.05/2016 2016 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARATINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Detail
Peraturan Menteri 82/PMK.02/2016 2016 TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL Detail
Peraturan Menteri 83/PMK.06/2016 2016 TATA CARA PELAKSANAANPEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Detail
Peraturan Menteri 84/PMK.06/2016 2016 TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANGANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI Detail
Peraturan Menteri 85/PMK.010/2016 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANG KA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) Detail
Peraturan Menteri 86/PMK.04/2016 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum