Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 41 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke Dalam Modal Sahan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tirta Raya Mina. Detail
Peraturan Pemerintah 39 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Kalimantan Timur. Detail
Peraturan Pemerintah 38 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam. Detail
Peraturan Pemerintah 37 1991 Perlindungan dan Pengemanan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Detail
Peraturan Pemerintah 34 1991 Tata Cara Permintaan Paten. Detail
Peraturan Pemerintah 35 1991 Sungai. Detail
Peraturan Pemerintah 36 1991 Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985. Detail
Peraturan Pemerintah 33 1991 Pendaftaran Khusus Konsultan Paten. Detail
Peraturan Pemerintah 32 1991 Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri. Detail
Peraturan Pemerintah 31 1991 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang I. Detail
Peraturan Pemerintah 30 1991 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Detail
Peraturan Pemerintah 29 1991 Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Padalarang Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Detail
Peraturan Pemerintah 27 1991 Rawa. Detail
Peraturan Pemerintah 28 1991 Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kertas Kraft Cilacap dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kertas Kraft Cilacap ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Blabak. Detail
Peraturan Pemerintah 26 1991 Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum