Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 29 1992 Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, Dan Sumba Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Detail
Peraturan Pemerintah 28 1992 Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Detail
Peraturan Pemerintah 26 1992 Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Detail
Peraturan Pemerintah 16 1992 Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Detail
Peraturan Pemerintah 43 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. Detail
Peraturan Pemerintah 33 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Barata Indonesia. Detail
Peraturan Pemerintah 27 1992 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Detail
Peraturan Pemerintah 78 1992 Obat Hewan. Detail
Peraturan Pemerintah 20 1992 Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Detail
Peraturan Pemerintah 4 1992 Penyelenggaraan telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara. Detail
Peraturan Pemerintah 17 1992 Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Detail
Peraturan Pemerintah 60 1992 Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara. Detail
Peraturan Pemerintah 36 1992 Penambahan Penyertaan Modal Nogara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara. Detail
Peraturan Pemerintah 12 1992 Penambahan Penyertaan Modal Nogara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara (PGN). Detail
Peraturan Pemerintah 63 1992 Pengertian Daerah Terpencil dan Jenis Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Atau Kenikmatan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum