Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Menteri 62/PMK .08/2017 2017 PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTURSEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Detail
Peraturan Menteri 63/PMK.010/2017 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGANNOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONES.IADAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI Detail
Peraturan Menteri 66 /PMK.03/2017 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASIBUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARAPERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIRDENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 Detail
Peraturan Menteri 68 /PMK.03/2017 2017 PERU3P_HAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUP_NGANNOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAC PENGHAPUSANSANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DANKETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Detail
Peraturan Menteri 22 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANGPARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Detail
Peraturan Menteri 23 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARATPROVINSI SUMATERA BARAT Detail
Peraturan Menteri 24 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMANPROVINSI SUMATERA BARAT Detail
Peraturan Menteri 25 2017 BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATARPROVINSI SUMATERA BARAT Detail
Peraturan Menteri 26 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN KABUPATENSOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Detail
Peraturan Menteri 27 2017 BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGANKABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA Detail
Peraturan Menteri 5 2017 STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL Detail
Peraturan Menteri 6 2017 AGENSI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH Detail
Peraturan Menteri 10 2017 JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI Detail
Peraturan Menteri 11 2017 JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI Detail
Peraturan Menteri 12 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIANPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum