Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 24 1999 Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. Detail
Peraturan Pemerintah 23 1999 Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter. Detail
Peraturan Pemerintah 22 1999 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Detail
Peraturan Pemerintah 21 1999 Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng,Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Detail
Peraturan Pemerintah 20 1999 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Detail
Peraturan Pemerintah 19 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Detail
Peraturan Pemerintah 17 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Detail
Peraturan Pemerintah 18 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Detail
Peraturan Pemerintah 16 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga. Detail
Peraturan Pemerintah 15 1999 Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Detail
Peraturan Pemerintah 14 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya. Detail
Peraturan Pemerintah 13 1999 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT. Indofood TBK. Detail
Peraturan Pemerintah 12 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik. Detail
Peraturan Pemerintah 11 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Umum (Perum)Pengembangan Keuangan Koperasi. Detail
Peraturan Pemerintah 10 1999 Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum