Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 34 1996 Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan. Detail
Peraturan Pemerintah 31 1996 Pembentukan Kota Administratif Sorong. Detail
Peraturan Pemerintah 32 1996 Tenaga Kesehatan. Detail
Peraturan Pemerintah 30 1996 Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Flores Timur dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Detail
Peraturan Pemerintah 29 1996 Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Detail
Peraturan Pemerintah 28 1996 Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Detail
Peraturan Pemerintah 24 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai. Detail
Peraturan Pemerintah 25 1996 Izin Pengusaha Barang Kena Cukai. Detail
Peraturan Pemerintah 26 1996 Obligasi Perusahaan UMUM (PERUM) Pegadaian. Detail
Peraturan Pemerintah 27 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Detail
Peraturan Pemerintah 23 1996 Pengenaan Penindakan di Bidang Cukai. Detail
Peraturan Pemerintah 21 1996 Penindakan di Bidang Kepabeanan. Detail
Peraturan Pemerintah 22 1996 Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan. Detail
Peraturan Pemerintah 20 1996 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 50 TAhun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Detail
Peraturan Pemerintah 19 1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perkebunan XXXII dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum