Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 3 1998 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Detail
Peraturan Pemerintah 2 1998 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Detail
Peraturan Pemerintah 1 1998 Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Detail
Peraturan Pemerintah 29 1999 Pembelian Saham Bank Umum. Detail
Peraturan Pemerintah 30 1999 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Detail
Peraturan Pemerintah 27 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Detail
Peraturan Pemerintah 28 1999 Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Detail
Peraturan Pemerintah 26 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman. Detail
Peraturan Pemerintah 25 1999 Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Detail
Peraturan Pemerintah 24 1999 Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. Detail
Peraturan Pemerintah 23 1999 Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter. Detail
Peraturan Pemerintah 22 1999 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Detail
Peraturan Pemerintah 21 1999 Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng,Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Detail
Peraturan Pemerintah 20 1999 Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Detail
Peraturan Pemerintah 19 1999 Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum