| Peraturan Pemerintah |
39 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan Kepada D.I. Yogyakarta |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
40 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada D.I. Yogyakarta |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
41 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Selatan |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
42 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Selatan |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
43 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Selatan |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
44 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Tengah |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
45 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Tengah |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
46 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Tengah |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
47 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Utara |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
48 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Utara |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
49 |
1951 |
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Utara |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
50 |
1951 |
Peraturan Sementara Tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
51 |
1951 |
Perubahan Rayon Kemahalan |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
52 |
1951 |
Peraturan Lebih Lanjut Hal Retribusi Guna Membiayai Pelaksanaan Peraturan Pembatasan Perusahaan Berdasarkan "Bedrijfsreglementeringsordonantie 1934" |
Detail |
| Peraturan Pemerintah |
53 |
1951 |
Istirahat Karena Hamil |
Detail |