Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 52 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Detail
Peraturan Pemerintah 54 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri Detail
Peraturan Pemerintah 55 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali Detail
Peraturan Pemerintah 49 1993 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi Bogor-Jawa Barat Detail
Peraturan Pemerintah 50 1993 Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Detail
Peraturan Pemerintah 51 1993 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Detail
Peraturan Pemerintah 53 1993 Pembubaran perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang Berasal dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVII ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI Detail
Peraturan Pemerintah 1 1994 Perubahan Atas PP No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Detail
Peraturan Pemerintah 2 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Perusahaan Umum Pos Dan Giro Detail
Peraturan Pemerintah 3 1994 Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan Detail
Peraturan Pemerintah 4 1994 Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Detail
Peraturan Pemerintah 5 1994 Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi Detail
Peraturan Pemerintah 6 1994 Penyelenggaran Usaha Perfilman Detail
Peraturan Pemerintah 7 1994 Lembaga Sensor Film Detail
Peraturan Pemerintah 8 1994 Badan Pertimbangan Perfilman Indonesia Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum