Peraturan Pemerintah |
18 |
1995 |
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
19 |
1995 |
Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
20 |
1995 |
Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan UU No.16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan UU No.5 Tahun 1995 |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
21 |
1995 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
22 |
1995 |
Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Dompu dalam Wilayah Propinsi Dati II Nusa Tenggara Barat |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
23 |
1995 |
Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di wilayah Kabupaten Dati II Gunung Kidul dalam Wilayah Propinsi DI Yogyakarta |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
24 |
1995 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
25 |
1995 |
Usaha Penunjang Tenaga Listrik |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
26 |
1995 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Padang |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
27 |
1995 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
28 |
1995 |
Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan di Wilayah Kab.DAti II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tk.I Kalimantan Selatan |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
29 |
1995 |
Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah. Kab. Dati II Bogor, Karawang, Bandung dalam Wilayah Prop. Dati I Jawa Barat |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
30 |
1995 |
Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Builan dan Pulau Karimun |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
31 |
1995 |
Komisi Banding Paten |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
32 |
1995 |
Komisi Banding Merk |
Detail |