Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Peraturan Pemerintah 32 1999 syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan Detail
Peraturan Pemerintah 33 1999 pelaksanaan undang undang nomor 3 tahun 1999 tentangg pemilihan umum Detail
Peraturan Pemerintah 34 1999 penyertaan modal negara RI ke dalam modal PT Bank lippo, bank umum koperasi indonesia, bank universal, bank prima express, bank arta media, bank patriot dalam rangka rekapitalisasi bank umum Detail
Peraturan Pemerintah 35 1999 penyertaan modal negara RI ke dalam bank pembangunan daerah Detail
Peraturan Pemerintah 36 1999 penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan PT Isaka Karya Detail
Peraturan Pemerintah 37 1999 penyertaan modal negara RI untuk pendirian persero di bidang perbankan Detail
Peraturan Pemerintah 38 1999 penyertaan modal negara RI untuk pendirian persero dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah Detail
Peraturan Pemerintah 39 1999 penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham pt pakarya industri Detail
Peraturan Pemerintah 40 1999 penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham pt angkasa pura I Detail
Peraturan Pemerintah 42 1999 pembentukan dan penetapan beberapa kecamatan di wilayah kabupaten daerah TK II Maluku utara dalam wilayah propinsi daerah tk I maluku Detail
Peraturan Pemerintah 43 1999 pembentukan 13 kecamatan di wilayah kab daerah tk II tapanuli selatan, tapanuli utara, samosir, labuhan batu, dan langkat dalam wilayah propinsi sumatera utara Detail
Peraturan Pemerintah 44 1999 pembentukan 5 kecamatan di wilayah kab daerah tk II aceh timur dan utara dalam wilayah propinsi daerah istimewa aceh Detail
Peraturan Pemerintah 51 1999 penyelenggaraan statistik Detail
Peraturan Pemerintah 53 1999 perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) Detail
Peraturan Pemerintah 57 1999 kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum