Peraturan Pemerintah |
36 |
2008 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
37 |
2008 |
PERUBAHAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
46 |
2008 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
47 |
2008 |
WAJIB BELAJAR |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
48 |
2008 |
PENDANAAN PENDIDIKAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
25 |
2001 |
Pencabutan PP No.25 Tahun 1993 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
63 |
2003 |
Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
64 |
2003 |
Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
42 |
2007 |
Organisasi Perangkat Daerah |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
49 |
2007 |
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
63 |
2007 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
67 |
2007 |
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAUNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
69 |
2007 |
Pengesahan Agreement Between the Goverment of the Republik of Indonesia and the Government of the People's Republik Bangladesh for Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income beserta Protocol |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
71 |
2007 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT INDUSTRI KERETA API |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
73 |
2007 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PUPUK SRIWIDJAJA |
Detail |