Peraturan Pemerintah |
13 |
2009 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
14 |
2009 |
TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARADALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
15 |
2009 |
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEHKOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
16 |
2009 |
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
17 |
2009 |
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIFBERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
18 |
2009 |
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGANKEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARIOBJEK PAJAK PENGHASILAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
19 |
2009 |
PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
20 |
2009 |
PERUBAHAN KELIMA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
21 |
2009 |
PERUBAHAN KELIMA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001TENTANG PERATURAN GAJIANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
22 |
2009 |
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATUDAN TUNJANGAN ORANG TUAANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
23 |
2009 |
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA,TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATUDAN TUNJANGAN ORANG TUAANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
24 |
2009 |
KAWASAN INDUSTRI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
25 |
2009 |
PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
26 |
2009 |
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDADI BIDANG CUKAI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
27 |
2009 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR |
Detail |