Peraturan Pemerintah |
71 |
2009 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
72 |
2009 |
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
73 |
2009 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
74 |
2009 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
75 |
2009 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
77 |
2009 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
78 |
2009 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
68 |
2009 |
TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
76 |
2009 |
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
1 |
2010 |
DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
2 |
2010 |
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
3 |
2010 |
PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
4 |
2010 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
5 |
2010 |
KENAVIGASIAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
6 |
2010 |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
Detail |