Peraturan Pemerintah |
37 |
2010 |
BENDUNGAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
38 |
2010 |
BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
39 |
2010 |
ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
40 |
2010 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
41 |
2010 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
42 |
2010 |
HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
43 |
2010 |
TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
44 |
2010 |
PREKURSOR |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
45 |
2010 |
PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAINKETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTAOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
47 |
2010 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
48 |
2010 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
49 |
2010 |
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARAMELALUI PENERBITAN SAHAM BARUPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
50 |
2010 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
46 |
2010 |
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
51 |
2010 |
PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARAINDONESIA II |
Detail |