Peraturan Pemerintah |
67 |
2010 |
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUIPENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAANPERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
68 |
2010 |
BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKATDALAM PENATAAN RUANG |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
71 |
2010 |
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
69 |
2010 |
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
70 |
2010 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
72 |
2010 |
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
73 |
2010 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
74 |
2010 |
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARAMELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADAPERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
75 |
2010 |
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARAMELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADAPERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
1 |
2011 |
PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGANBERKELANJUTAN |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
3 |
2011 |
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARAMELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
4 |
2011 |
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUIPENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAANPERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGANGARUDA INDONESIA |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
5 |
2011 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASBATAM |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
6 |
2011 |
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM |
Detail |
Peraturan Pemerintah |
7 |
2011 |
PELAYANAN DARAH |
Detail |